NASIONALXPOS TV, SURABAYA – Heboh di media sosial SMP Petra Surabaya yang menolak membayar iuran jalan Rp 140 juta kepada warga setempat hingga memicu perseteruan.
Diketahui ini terjadi karena pihak RW meminta kenaikan iuran jalan sebesar Rp 140 juta per bulan kepada SMP Petra Surabaya.
Namun pihak SMP Petra Surabaya merasa keberatan dengan kenaikan iuran jalan yang diberikan oleh RW tersebut, hingga memicu konflik.
Permasalahan ini mencuat ke publik setelah akun X @dhemit_is_back, memposting ulang video dari Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.
Dalam video yang dibagikan, terlihat pihak sekolah menceritakan kepada Armuji terkait warga yang menutup secara sepihak akses jalan utama.
Di waktu yang sama, warga menjelaskan bahwa alasan penutupan jalan utama sekolah tersebut karena sering membuat kemacetan.
Terlebih menurut pengakuan warga, pihak sekolah tidak mau menaikan iuran jalan tersebut sesuai yang diminta para RW.
“Iuran RW minta 140jt/bulan, SMP Petra Surabaya di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo,” cuit @dhemit_is_back, dilansir kilat.com pada 2 Agustus 2024.
“Terkait iuran warga setempat, kalau tidak mau bayar akses ditutup,” sambungnya.
Lebih lanjut pihak sekolah merasa keberatan jika harus membayar iuran jalan kepada empat RW setempat yang masing-masing bernilai Rp 35 juta.
Jika ditotal pihak sekolah harus membayar Rp 140 juta, angka yang dinilai cukup besar dan memberatkan sekolah tersebut.
Diperoleh informasi jika awalnya pihak sekolah diminta untuk membayar iuran jalan itu sebanyak Rp 25 juta perbulan kepada empat RW setempat.
Pihak sekolah tidak keberatan dengan harus membayar iuran Rp 25 juta tersebut. Namun setelah iuran itu naik menjadi Rp 35 juta perbulan pihak sekolahan merasa keberatan dan enggan untuk membayar.
RW setempat berdalih bahwa kenaikan iuran tersebut digunakan untuk membayar para scurity yang berjaga di perumahan itu.
Menurut Armuji yang berada di lokasi mengatakan bahwa kemacetan yang dikeluhkan warga hanya sebagai alasan menaikan iuran jalan.
Ditambah, pihak sekolah sempat mengaudit pengelolaan iuran yang dikelola oleh warga ternyata masih banyak sisa.
Dengan demikian Wakil Wali Kota Surabaya menyerahkan keputusan kasus ini kepada pihak sekolah untuk dibawa ke polisi atau tidak. (*)
