NASIONALXPOS.CO.ID, KABUPATEN TANGERANG – Rencana kegiatan Go to Campus (GTC) atau study tour yang digagas oleh SMAN 2 Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, kini berubah menjadi polemik panas. Alih-alih jadi ajang edukasi menyenangkan, program ini justru membuat sejumlah orang tua siswa geram dan kebingungan.
Program GTC awalnya dijadwalkan untuk membawa siswa kelas 11 ke Yogyakarta dengan biaya Rp1.900.000, dan kelas 10 ke sejumlah tempat wisata edukatif di Banten dengan biaya Rp900.000. Namun, semua rencana itu batal seiring terbitnya surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang resmi melarang study tour di sekolah negeri.
Sayangnya, pembatalan itu tidak menyelesaikan masalah. Justru muncul persoalan baru: pengembalian dana yang dinilai janggal dan tidak transparan. Beberapa wali murid mengaku hanya menerima Rp1.400.000 dari total Rp1.900.000 yang telah disetor, serta Rp500.000 dari Rp900.000.
Namun yang paling mengejutkan, muncul tangkapan layar dari grup WhatsApp kelas yang memperlihatkan adanya permintaan pembayaran sebesar Rp375.000 kepada wali murid yang tidak mendaftar atau bahkan belum menyetor dana sama sekali! Dana tersebut disebut sebagai ganti rugi kepada pihak travel.
“Saya dari awal memang tidak ikut karena kondisi ekonomi. Tapi kok malah diminta bayar? Kami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi diminta bayar untuk kegiatan yang tidak kami ikuti,” keluh salah satu wali murid yang enggan disebut namanya.
Menanggapi kegaduhan ini, Ikatan Media Digital Indonesia (IMDI) turut angkat suara. Ketua Umum IMDI, Teddy, menegaskan bahwa segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak melalui persetujuan resmi orang tua bisa dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
“Kalau tidak ada dasar hukum dan tidak melalui mekanisme resmi, maka jelas ini termasuk pungli dan bentuk maladministrasi,” tegas Teddy.
Sementara itu, pihak SMAN 2 Mauk belum memberikan klarifikasi resmi terkait pemotongan dana maupun permintaan pembayaran tambahan. Redaksi masih berusaha melakukan konfirmasi lebih lanjut.
Apakah ini bentuk ketidakadilan di dunia pendidikan? Atau hanya kesalahpahaman administratif? Publik kini menanti jawaban tegas dari pihak sekolah.(Red)
